MEDAN-TURANGNEWS.COM - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM) Sumatera Utara Mengecam tindakan Represif aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh Cipayung Plus Sumatera Utara yang Mendesak Erick Tohir Mundur dari jabatannya Menteri BUMN.
Ketua Umum DPD IMM Sumut, Arif Bone menyampaikan, kekecewaannya atas tindakan refresif yang dilakukan aparat Kepolisian dilapangan saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara, di seputaran lapangan merdeka Medan, Kamis 13 April 2023.
Menurut Arif, terjadinya aksi kerusuhan yang terjadi saat unjuk rasa yang awalnya berjalan aman dan tertib serta damai tidak bisa di lepaskan dari tindakan Refresifitas diduga oleh aparat kepolisian.
"Sangat disayangkan, aparat kepolisian memukul mundur massa aksi para mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya dihadapan masyarakat umum. Saya menyimpulkan represiritas ini bukan karena kami yang tidak bisa diamankan, tetapi diduga seperti sudah direncanakan agar kami harus dipukul oleh aparat Kepolisian saat dilapangan. Karena kami menduga, sebelum keributan dengan mahasiswa terjadi, terlihat Kabag Ops yang terakhir memimpin barisan memberikan perintah dengan menggunakan sebuah Toa berwarna merah" kata Arif Bone ketika di hubungi awak Media, Jum'at (14/04/2023) malam.
Atas peristiwa tersebut, sedikitnya belasan mahasiswa menjadi korban yang saat ini sedang mengalami perawatan intensif di rumah sakit, bahkan sudah di visum.
"Ada yang mengalami luka memar dan harus berdarah di sekitar leher dan kepala. Dan itu dialami Ketua Umum DPD IMM Sumatera Utara dan Ketua DPD GMNI Sumatera Utara. Kami berharap perhatian dari bapak Kapolri agar kasus ini dapat diungkap seadil adilnya. "Tegas Bone.
Sementara itu, Irfan Novri, Bidang Hikmah dan Politik Kebijakan Publik DPD IMM Sumatera Utara menyebutkan, tindakan dari aparatur negara hari ini sangat tidak terpuji dan seolah-olah dijadikan alat untuk mengintimidasi ataupun menghambat masyarakat dan mahasiswa dalam menyuarakan kebebasan berpendapat di muka umum.
"Apakah rakyat harus diam, atau kami mahasiswa tidak boleh menyampaikan aspirasi di negara ini. "Ucapnya.
Sulhan Batubara, Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Sumatera Utara menyebutkan, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sulhan juga mengatakan, diduga Polisi Republik Indonesia hari ini khususnya di Sumatera Utara jauh dari kata melayani dan mengayomi masyarakat. Seharusnya kepolisian mampu meredam atau membubarkan aksi unjuk rasa dengan cara-cara yang humanis, bukan malah sebaliknya melakukan kekerasan.
"Kami minta agar Polda Sumatera Utara segera di evaluasi besar besaran atas kejadian yang terjadi kemarin. Usut tuntas siapa yang bertanggung jawab, karena saat aksi baku hantam terjadi para mahasiswa tidak satupun melakukan perlawanan atau membalas. Bahkan meminta ampun juga tidak di hiraukan," ungkapnya.
Lanjut Ketua IMM Sumut, Arifuddin Bone dengan tegas menyebutkan, Kapolrestabes Medan Valentino Tatareda dan Wakapolres AKBP Dr Yudi H Setiawan serta Kabag Ops Medan AKBP Arman Muis, diduga gagal sebagai pimpinan sehingga harus dicopot dari jabatannya.
"Sebagai pimpinan mereka gagal menjalankan tugas khususnya dalam pengamanan aksi kemarin," ucap Arifuddin Bone, Ketua Umum DPD IMM Sumut, mengakhiri keterangnya. (Alf).
.jpg)
