Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PPDI Kabupaten Kerinci Azwardi, yang dalam aksi orasinya mereka menuntut beberapa poin, diantaranya meminta agar Bupati Kerinci untuk segera menyetarakan penghasilan tetap desa sesuai dengan PP No. 11 tahun 2019 dan penerbitan Nomor Induk Aparatur Desa (NIAT) sesuai Perbub No.6 tahun 2017.
Aksi PPDI di halaman kantor Bupati Kerinci tersebut, terlihat peserta demonstrasi membawa sepanduk dengan berbagai tulisan, seperti ‘keluarga kecil dilarang sakit, siltap dibatasi keluarga kurang gizi’. ‘PP 11 tahun 2019 hanyalah dongeng pengantar tidur, kewajiban kami dituntut hak kami ditutup’. ‘Gagal nikah gara-gara siltap parades di Kabupaten Kerinci belum setara golongan 2.A’.
Dari pantauan awak media di lokasi aksi mereka berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, anggota TNI dan Satpol PP.
Hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dan pihak Pemkab Kerinci masih mengadakan mediasi dengan mengundang beberapa orang perwakilan dari anggota PPDI. (Ss).
