.jpg)
Aksi unjuk rasa yang diikuti massa sekitar 50 orang ini cukup menarik perhatian masyarakat.
Aksi yang diketuai oleh Junaidi Siregar ini menyuarakan prihal pengelolaan dana desa terkait Bimbingan Teknis ( Bimtek ) dan harta kekayaan bupati Paluta Andar Amin Harahap.
Junaidi menyampaikan beberapa tahun belakangan ini para kepala desa berlomba mengakali dan menjalankan program yang mereka anggap mampu untuk merangkul dan meningkatkan kemajuan desanya masing - masing.
Akan tetapi harapan itu jauh dari harapan, dimana anggaran yang seharusnya mereka kelola justru diduga disetir oleh pemerintah kabupaten Paluta kepada seluruh desa.
Salah satu yang diduga dititipkan dan disetir ini tanpa dimusdeskan adalah kegiatan bimtek dan pelatihan ,yang ditaksir menghabiskan anggaran dana desa per desa sekitar Rp 305.000.000.
"Menurut hemat kami, ini belum menjadi prioritas desa, dan kami menduga bupati Padang Lawas Utara telah merampas hak masyarakat desa" tegasnya.
Seterusnya, GEMA PALUTA juga curiga dan menyoroti kepemimpinan Bupati Paluta yang telah merubah wujud dari pengayom menjadi juragan tanah di Paluta,dimana hampir semua kecamatan diduga telah menguasai puluhan sampai ratusan hektar tanah, mulai dari tanah kosong sampai kebun durian.
Adapun diantaranya sekitar 312 hektar (Ha) di Batang Onang, sekitar 100 Ha di Padang Bolak Julu, dan 324 Ha di Padang Bolak.
"Dari hal tersebut kami menduga APBD Paluta telah bocor dan Bupati Paluta dicurigai melakukan Pencucian uang yang tidak terdaftar di LHKPN " tegasnya lagi.
Aksi unjuk rasa ini akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 15.30 WIB ,dengan pengawalan dari kepolisian Polres Tapsel dan Satpol Pamong Praja Paluta.
Berikut pernyataan sikap GEMA PALUTA :
1. Meminta kepada bapak penegak hukum baik di kejaksaan maupun kepolisian mengusut tuntas dugaan kompromi ilegal terkait dugaan penyettingan dan penitipan kegiatan Bimtek seluruh desa se Kabupaten Paluta,dimana dilakukan 9 x bimtek dan beberapa pelatihan. Ditaksir menghabiskan anggaran dana desa untuk seluruh Paluta sebesar Rp 118 milyar per tahun. Sehingga diduga Pemkab Paluta mendapat fee dari kegiatan ini.
2. Meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan bocornya APBD kabupaten Paluta mulai dari dugaan kewajiban dari setiap paket masing masing SKPD yang mencapai 30% dari setiap titiknya ,yang diduga ditimbun diseluruh lahan dan kebun Bupati Paluta.
3. Meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit dugaan pencucian uang puluhan milyar oleh bupati Paluta atas tanah dan kebun yang ada di Paluta.
4. Meminta PPATK untuk mengaudit harta kekayaan Bupati Paluta yang kami duga tidak terdaftar di LHKPN serta meminta Bupati mundur dari jabatannya. (FP)
