ASAHAN-TURANGNEWS.COM - Setelah mendengar keluhan dari guru SDN 010085 Kisaran Barat dan SDN 010090 Kisaran Kota, Thomy Faisal kembali melakukan kunjungan ke SMPN 6 Kisaran untuk menjemput informasi tentang keluhan para tenaga pengajar untuk generasi penerus bangsa, Selasa (21/05/2024) Sekira Pukul : 13.00 WIB.
Terpantau, Thomy Faisal disambut oleh para guru SMPN 6 dengan antusias, dengan sedikit agak ragu para guru mulai menceritakan tentang keluhan yang selama ini di rasakan.
Terucap dari satu-satu guru pengajar tentang keluhan yang disampaikan diantaranya, kendala pembayaran dana Sertifikasi 1.2.3, rapel gaji 1,2 dari kenaikan 8%, cuti bersama dan dana tunjangan berdiri yang sebesar 15 ribu, selanjutnya masalah program kegiatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) juga menjadi keluhan utama dengan aturan dan kegiatannya sangat membingungkan karena berbenturan dengan jam mata pelajaran berlangsung.
Selanjutnya Hal dana BOS juga jadi bahan usulan dari para guru yang harus di pertimbangkan, mengingat Dana BOS yang pencairannya ada dua tahap dalam satu tahun, yang pencairan awal lakukan di bulan Maret, dan tahap keduanya di cairkan pada bulan Agustus. Para guru SMPN 6 mengusulkan bisa tidak pencairan di percepat di keluarkan di bulan Januari supaya para guru honorer tidak terus menerus terlambat menerima gajinya.
Menyikapi keluhan yang disampaikan oleh Guru - Guru SMPN 6 Kisaran, Anggota DPRD Asahan Thomy Faisal berjanji akan meneruskan keluhan para guru untuk di sampaikan ke pihak dan Dinas terkait, supaya di dapat solusi dan jalan keluarnya.
"Saya akan sampaikan apa-apa yang sudah bapak dan ibu guru keluhkan, sebelumnya saya juga sudah mendengar Keluhan yang ibu dan bapak guru sampaikan ini dari guru di sekolah lain yang sudah saya kunjungi, dan insyaallah dalam waktu dekat kami dari DPRD Asahan akan mengadakan rapat dengan pihak dan dinas terkait," papar Thomy Faisal.
Mengakhiri keterangnya, Thomy juga menyebutkan akan mempertanyakan ke Dinas dan Pihak terkait tentang kenapa hingga sekarang di Kabupaten Asahan belum ada pengangkatan guru dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengingat di Kabupaten lain di Sumatera Utara program PPPK sudah berjalan. (SA).
