SERDANG BEDAGAI-TURANGNEWS.COM -Sutarman selaku Kepala Desa (Kades) Sei Sijenggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mengaku kalau dirinya adalah orang bodoh, saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait Dana APBDes Anggaran Dana Desa, di Kantor BPD Desa Lubuk Dendang beberapa hari yang lalu.
Sutarman tampak terlihat panik dan marah-marah ke wartawan saat dikonfirmasi
terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa. Dan Sutarman melarang Wartawan konfirmasi soal APBDes dan terkait pengelolaan serta penggunaan dana desa.
Menurut Sutarman, Wartawan tidak punya kapasitas untuk menanyakan soal penggunaan Dana Desa yang dikelola oleh Kepala Desa.
"Pak ijin pak, HP (handphone) letak aja, supaya jangan rekam-rekam, letak aja pak," ucap Sutarman melarang Wartawan memegang HP nya dan melarang merekam pembicaraan saat dikonfirmasi.
"Jadi tujuan bapak menanyakan APBDes itu untuk apa pak ?," ucap Sutarman lagi.
"Kupikir Bapak dari PMD atau inspektorat pak. Kapasitas Bapak nanya itu apa pak ? dan saya orang bodoh pak," ucap Sutarman lagi.
"Tapi kapasitas Bapak kurang pas, yah kurang pas lah, Bapak bukan inspektorat, bukan PMD tapi Bapak nanya Penggunaan Dana Desa," kata Sutarman terlihat panik sambil marah-marah.
Kelakuan Sutarman, Kades Sei Sijenggi yang mengaku sebagai BPD Desa Lubuk Dendang dan melarang Wartawan untuk konfirmasi penggunaan dana desa diduga takut dan sengaja ingin menutupi informasi dalam penggunaan uang negara yang dikelola.
Sutarman diduga sengaja membodohi masyarakat dan publik dengan menutupi informasi dan mengaku sebagai BPD padahal dirinya adalah seorang Kepala Desa.
Kelakuan Sutarman itupun menimbulkan pertanyaan, apa maksud Sutarman menutupi penggunaan dana desa dan melarang Wartawan konfirmasi soal dana desa ?
Apakah pengelolaan dan penggunaan dana desa di desanya yakni Desa Sei Sijenggi juga tidak boleh dipertanyakan ?
Penasaran dengan gerak gerik dan gelagat Sutarman yang agak aneh, tim wartawan mencoba melakukan konfirmasi kembali terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sei Sijenggi kepada Sutarman selaku Kades Sei Sijenggi melalui pesan WhatsApp (WA).
Tapi Sutarman tidak berani menjawab konfirmasi yang dilayangkan Wartawan, walaupun sudah dicoba berulangkali dalam waktu yang berbeda-beda.
Sutarman terkesan sengaja ingin menutup-nutupi informasi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa yang dikelolanya.
Adanya dugaan penyimpangan dan kecurangan semakin kuat, karena sikap Sutarman yang seolah ketakutan untuk transparan dan buka-bukaan soal penggunaan dana desa.
Publik pun bertanya, sudah benar- dan tepatkah Kades Sei Sijenggi Sutarman dalam mengelola dana desa yang notabene uang negara ?
Benarkah Kades Sei Sijenggi ini tidak melakukan korupsi sedikitpun ?
Atau apakah, Sutarman selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penggunaan anggaran Dana Desa diduga telah melakukan kecurangan, penyelewengan dan korupsi dana desa ?
Kenapa Sutarman takut buka-bukaan dalam penggunaan dana desa ?
Untuk kepentingan pemberitaan supaya berimbang, Wartawan mencoba melakukan konfirmasi ulang dan mempertanyakan hal itu kepada Sutarman Kades Sei Sijenggi, Rabu (10/7/24), tapi hingga berita ini ditulis, Sutarman tetap "Bungkam" dan tidak berani menjawab.
Tertutupnya Sutarman, Kades Sei Sijenggi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa ditanggapi oleh Kasi PMD Kecamatan Perbaungan, Anca Lubis, saat dikonfirmasi Wartawan
Kasi PMD menjelaskan Pemerintah Desa (Pemdes) diwajibkan transparan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa sesuai amanat undang-undang.
"Jadi gni bang, Sesuai permendagri no 73 tahun 2020 tentang pengawasan dana desa pada pasal 6 & 23. Intinya Transparansi penggunaan dana desa. Sebagai rekan media hal ini sah-sah saja dikonfirmasi bang. Inilah bentuk transparansi tadi," jelas Kasi PMD Kecamatan Perbaungan.
Kepada Wartawan, Camat Perbaungan Edy Syahputra mengucapkan terimakasih kepada pihak media atas adanya kritik dan masukan yang disampaikan, Camat Perbaungan berharap agar Pemdes dapat sesuai prosedur dalam mengelola keuangan desa.
"Tks atas kritik dan masukannya. Selalu kita ingatkan ke Pemdes mengenai pengelolaan DD sesuai ketentuan," tegasnya. (TIM).
