MEDAN-TURANGNEWS.COM- Bertempat di Aula Tribarta Lantai 1, Polda Sumatera Utara, Jalan SM. Raja, Medan, diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Kepolisian Kewilayahan "Mantap Praja Toba 2024". Acara ini dipimpin secara langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal (Irjen) Whisnu Hermawan Februanto, S.IK., M.H., serta diadakan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (07/08/2024) sekira pukul : 13.30 WIB.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa S. Meliala, S.I.K., S.H., M.H. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman dan tertib.
Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menekankan bahwa Rakor ini adalah langkah penting untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. "Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak 2024. Operasi Mantap Praja Toba 2024 akan fokus pada kegiatan preemtif, preventif, serta didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, kehumasan, dan bantuan operasi," kata Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya keterpaduan antara Polri, TNI, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada. "Operasi ini bertujuan menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan Pilkada 2024, dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis media dalam mendukung pelaksanaan operasi," lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa Operasi Mantap Praja Toba 2024 akan melibatkan total 12.514 personel, terdiri dari 3.160 personel Polda Sumut, 9.534 personel Polres jajaran, serta 52.178 personel dari instansi terkait termasuk TNI, Linmas, dan unsur lainnya. Kapolda berharap dengan jumlah personel yang signifikan ini, potensi kerawanan dapat diatasi dengan baik.
Selama sambutannya, Kapolda Sumut menekankan lima poin penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada:
1. Tindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Fokus pada upaya pencegahan.
3. Sinergitas antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah sangat penting.
4. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional.
5. Menjaga netralitas TNI dan Polri selama pelaksanaan Pilkada.
"Semoga melalui Rakor ini kita dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai potensi kerawanan dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan demokratis khususnya di Sumatera Utara," pungkas Kapolda.
Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa S. Meliala, S.I.K., S.H., M.H., yang turut hadir dalam acara ini, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung sepenuhnya Operasi Mantap Praja Toba 2024. "Kami dari Polres Simalungun akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan lancar dan aman. Sinergitas antara Polri, TNI, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilu," ujarnya.
Rakor ini juga membahas berbagai strategi dan langkah-langkah operasional yang akan diambil untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkada. Diskusi dan koordinasi yang intensif antara semua pihak diharapkan dapat menghasilkan rencana pengamanan yang komprehensif dan efektif.
Kegiatan Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Toba 2024 berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Hingga penutupan, situasi tetap aman dan kondusif, mencerminkan kesiapan dan koordinasi yang baik dari seluruh peserta Rakor.
Dengan dibukanya Rakor ini secara resmi oleh Kapolda Sumut, diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Toba 2024 dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Keberhasilan pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu yang demokratis. (FP).
