TAPANULI TENGAH-TURANGNEWS.COM- Mendengar dan melihat hasil rapat paripurna DPRD kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal : 08 Oktober 2024, dan DPRD Tapteng diduga mengeluarkan surat keputusan nomor 27 tahun 2024 tentang "Usul pemberhentian pejabat BUPATI Tapanuli Tengah," Atas dasar : Sinergitas Legislatif dan Eksekutif yang terjalin dengan baik.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Si Bolga-Tapanuli Tengah yang di komandoi Rahmat Hidayat Panggabean menilai alasan tersebut sangat mengada- ada, mengingat :
- Pelantikan Pejabat Bupati oleh Gubernur Sumatera Utara, tidak ada satupun anggota pimpinan yang hadir.
- Sebelum menjabat Oknum Ketua DPRD melakukan tindakan tidak etis berupaya membubarkan rapat internal pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Dinas Kesehatan.
- Setiap Undangan kegiatan Resmi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Ketua DPRD tidak pernah hadir.
HMI Cabang Sibolga Tapanuli Tengah menilai alasan yang tidak benar. Karena faktanya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan pengawasan dan penindakan dalam rangka menegakkan netralitas kepala Desa dan ASN tanpa pilih kasih hal ini di buktikan oleh pemeriksaan tersebut Sebagai berikut :
- Kepala desa dengan ASN tersebut yang diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Hal ini sesuai dengan LHP Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah NOMOR 700.1.2.1/1240/TTKAB/Vlll/2024 tangal 28 Agustus 2024, perihal laporan hasil pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Netralitas pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Serentak tahun 2024, yang di lakukan oleh Kepala Desa si Hapas kecamatan suka Bangun.
- Pemeriksaan terhadap Kepala SMP se - Kabupaten Tapanuli Tengah, atas indikasi pertemuan yang mereka lakukan memihak pada pasangan calon dan menggalang dana 1 Milyar untuk pemenang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
Tindakan Awal dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menonaktifkan sementara 6 kepala SMP sekolah tersebut, dan proses pemeriksaan sedang berlanjut Selama masa kepemimpinan Bapak Dr Sugeng Rianta SH. MM sebagai Pj Bupati kabupaten Tapanuli Tengah, penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik termasuk tata kelola kepemerintahan berbasis Good Gowernance, hal ini dilihat dari SAKIP kabupaten penilaian dari kemenpan RB lebih baik dari tahun tahun sebelumnya, yang di buktikan dengan nilai SAKIP naik dari C menjadi CC.
Selanjutnya PJ BUPATI Kabupaten Tapanuli Tengah Selama kepemimpinannya melaksanakan laporan kinerja pertanggung jawabannya kepada Mentri dalam Negri (MENDAGRI), melalui Gubernur sedikitnya 3 Bulan sekali seharusnya DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Representatif masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bersukur atas hadirnya pemimpin yang baik dan bijaksana.
Rasa keberatan dengan Keputusan DPRD Tapteng dan dukung HMI Sibolga-Tapteng, disampaikannya saat berorasi di Gedung DPRD Tapanuli Tengah, Pandan pada hari Jum'at (25/10/2024) sekira pukul : 14:45 WIB. (GS).
