TAPANULI SELATAN-TURANGNEWS.COM - Kantor Kepala Desa merupakan instansi pemerintah yang paling bawah yang seyogianya berfungsi untuk melayani kebutuhan warganya meliputi, pendataan penduduk seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Pendatang, dan Surat Keterangan Pindah.
Selain itu Kantor Kepala Desa berfungsi sebagai ketatausahaan seperti, tata naskah, surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi Aparat Pemerintahan Desa, penyediaan prasarana kantor, penyiapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset dan kekayaan desa, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
Namun tidak demikian dengan Kantor Kepala Desa Marancar Julu dan Haunatas Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagaimana informasi yang sampai warga setempat ke wartawan turangnews.com, yang menyebutkan jika Kantor Kepala Desa nya acap kali tutup disaat jam kerja.
"Kantor Kades di tempat kami sering kali tutup bang, sehingga kami sering kali kesulitan untuk mengurus surat-surat," ucap warga yang berinisial "TR" (46) tahun kepada wartawan saat ketemu di salah satu Warung Kopi di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Menurut "TR" lagi, "kemarin saya berniat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai persyaratan ke Dinas Sosial untuk BPJS kesehatan gratis, tapi 4 kali saya bolak-balik ke Kantor Desa tetap saja saya Kecewa, karena hingga pukul : 14.00 WIB kantor Desa kondisi tetap tutup," pungkasnya lagi ke wartawan, Jum'at (27/12/2024) kemarin.
Atas informasi warga, wartawan bergegas menuju Kantor Kepala Desa Marancar julu dan Haunatas hari itu juga, dan sesampainya dilokasi wartawan menyaksikan sendiri kondisi dua Kantor Kepala Desa yang tutup, dan ironisnya lagi Kantor Desa terlihat semak dengan tumbuhan rerumputan.
Sementara sang Kades seperti sudah kompak saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh wartawan, terkesan cuek dan tidak memberikan tanggapan apapun. Seakan -akan sang Kades merasa jika kebijakan yang dibuatnya sudah benar, jika hal yang buruk seperti ini dibiarkan dan tidak ditindak oleh pihak terkait, maka warga sangat menderita dengan masa jabatan Kades yang baru saja diperpanjang 9 tahun. (MS).
