Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, "Karo Ops Pastikan Seluruh Kapolres di Daerah Wisata Maksimalkan Pengamanan."

Minggu, 06 April 2025 | 01.47.00 WIB | 0 Views Last Updated 2025-04-06T08:47:05Z

Keterangan Photo : Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, M.H, Dalam Anev yang diikuti oleh Kompolnas RI (melalui zoom), Wakapolda, dan jajaran Kapolres se-Sumut.


MEDAN-TURANGNEWS.COM-Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, M.H menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025 dalam Anev Operasi Ketupat Toba yang digelar Jum'at (04/04/2025) di Mapolda Sumut.


Dalam Anev yang diikuti oleh Kompolnas RI (melalui zoom), Wakapolda, dan jajaran Kapolres se-Sumut itu, Kapolda menginstruksikan kepada para Kapolres yang wilayahnya memiliki objek wisata untuk meningkatkan pengamanan, mengingat meningkatnya aktivitas masyarakat di masa libur Lebaran.

“Karo Ops agar pastikan seluruh Kapolres di daerah wisata maksimalkan pengamanan. Ini saat meningkatnya kunjungan masyarakat, harus kita antisipasi dengan optimal,” ujar Irjen Pol Whisnu.


Selain itu, jalur rawan macet juga menjadi perhatian. Kapolda meminta koordinasi intensif dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP, serta memastikan kesiapan sarana prasarana penerangan di lapangan.

Tidak hanya itu, Kapolda juga meminta Kabid Humas untuk gencar mengekspos kegiatan anggota selama operasi berlangsung, baik melalui media konvensional maupun media sosial seperti TikTok dan Instagram.


“Informasi yang aktif akan membangun kepercayaan masyarakat. Apa yang kita lakukan di lapangan harus diketahui publik,” ungkapnya.

Kapolda turut menyoroti potensi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah pengusaha di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia meminta jajaran Kapolres melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak sosial yang mungkin timbul.


“Kita tidak ingin situasi ekonomi memicu gejolak. Monitor harga, koordinasi dengan Pemda, dan pantau dinamika di masyarakat,” pungkasnya. (TIM).






×
Berita Terbaru Update